Oleh: Aswir Hadi, SE., ME
(Dosen Senior FEB Universitas Khairun)
Infopulau.com — Pembangunan kerap dielu-elukan sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan. Namun di balik jargon “pembangunan demi rakyat”, sering tersimpan kepentingan lain yang justru menjauh dari rakyat itu sendiri, Selasa (11/11/2025).
Maluku Utara, provinsi kepulauan yang kaya sumber daya alam, hingga kini masih menanggung beban kemiskinan di banyak wilayah pesisir dan pedalaman. Ironinya, akar masalahnya bukan pada minimnya kekayaan alam, melainkan pada rendahnya konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.
Jalan seharusnya menjadi urat nadi ekonomi rakyat menghubungkan manusia, pasar, dan harapan. Tetapi, apa jadinya jika proyek jalan justru dibangun bukan untuk membuka akses rakyat, melainkan membuka ‘jalan kepentingan’ segelintir elit?
Kini, publik menyoroti proyek Jalan Trans Kie Raha yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan anggaran hampir Rp98 miliar. Pertanyaan besar pun mencuat: Untuk siapa jalan ini sebenarnya dibangun?
Apakah untuk rakyat yang membutuhkan akses ekonomi dan layanan dasar, atau untuk kelompok tertentu yang ingin membuka jalur menuju kepentingan ekonomi terselubung di kawasan hutan Halmahera?
Faktanya, jalur Trans Kie Raha bukanlah jalur ekonomi rakyat. Ia membelah kawasan hutan liar yang jauh dari permukiman dan tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Dari kacamata perencanaan wilayah, proyek ini tampak absurd tak memberi efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tak relevan dengan kebutuhan warga, dan tak selaras dengan prioritas pembangunan Maluku Utara.
Lebih memprihatinkan lagi, proyek ini dijalankan ketika Pemprov Maluku Utara memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan menahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk delapan kabupaten/kota.
Akibatnya, pemerintah kabupaten tercekik. Sekolah terbengkalai, jalan desa rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan program pemberdayaan masyarakat macet. Namun di saat yang sama, puluhan miliar rupiah justru digelontorkan untuk membangun jalan yang bahkan tak dilalui manusia.
Kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda yang memprioritaskan proyek Trans Kie Raha jelas kontraproduktif dan tidak pro-rakyat. Ia lebih memilih membangun jalan di tengah hutan daripada membuka jalan menuju kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Publik kini wajar bertanya:
Apakah Trans Kie Raha adalah proyek konektivitas ekonomi rakyat, atau sebenarnya konektivitas kepentingan elit politik dan bisnis tambang yang tersembunyi di balik pepohonan Halmahera?
Jika pembangunan kehilangan arah dan hanya menjadi alat legitimasi politik, maka rakyat Maluku Utara akan kembali menjadi penonton menyaksikan “pembangunan” lewat baliho dan seremoni, bukan lewat perubahan hidup yang nyata.
Pembangunan sejati seharusnya berpihak pada manusia, bukan pada megaproyek yang penuh misteri dan aroma kepentingan. Jalan Trans Kie Raha mungkin terlihat mulus di atas kertas, tapi di bawahnya menganga lubang besar bernama ketidakadilan kebijakan publik. (*)
