Infopulau.com — Diskusi public bertajuk “Pembangunan Maluku Utara Untuk Siapa?” yang digelar Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Maluku Utara pada Sabtu malam (6/12/2025), meninggalkan kekecewaan mendalam.
Mengingat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang sebelumnya menantang KAHMI bedah dokumen Feasibility Study (FS) proyek Jalan Trans Kie Raha, justru tidak hadir dalam forum tersebut.
Ketidakhadiran Sherly dinilai membuat diskusi publik kehilangan bobot dan makna. Pasalnya, forum tersebut menjadi momentum bagi KAHMI dan publik untuk mempertanyakan landasan kebijakan proyek Trans Kie Raha yang kini memicu polemik luas.
Dr. Muamil Sunan, Anggota Dewan Pakar MW KAHMI Maluku Utara, menilai absennya Sherly membuktikan bahwa Gubernur tidak siap diuji secara akademik maupun substantif. “Gubernur Sherly takut diuji kebijakannya soal Trans Kie Raha, karena ia menyadari banyak keganjilan ketika diuji secara terbuka,” ujar ekonom kritis ini, (07/12).
Menurut Muamil, momen ini seharusnya dimanfaatkan Sherly untuk menjelaskan visi dan misi proyek jalan Trans Kie Raha, sekaligus menerima kritik konstruktif demi perbaikan kebijakan.
Kehadiran Dr. Mukhtar Adam (Dr. Ota), ekonom yang dikenal sebagai bagian dari tim ekonomi Gubernur, dinilai bukan solusi. Muamil menyebut kehadiran Dr. Ota hanya sebatas menghidupkan forum diskusi, namun tidak menyentuh substansi kebijakan.
“Kalau Dr. Ota untuk menghidupkan forum diskusi itu oke, cuma sia-sia dia bukan eksekutor yang bisa mengubah kebijakan,” tegasnya.
Muamil menegaskan, KAHMI siap berdiskusi substansial karena telah mempelajari dokumen FS yang diminta Sherly untuk dikaji sebelum berdialog.
“Sherly yang tantang KAHMI diskusi, minta baca FS. KAHMI sudah pelajari FS dan menerima tantangan. Tapi faktanya, tidak ada satu pun dari pihak Gubernur dan Pemprov yang berani datang,” ujarnya.
“MW KAHMI memastikan akan menggelar diskusi public jilid II dan kembali berharap Gubernur hadir secara langsung. “Dalam waktu dekat kami akan menggelar diskusi publik jilid II, dan kami berharap Gubernur Sherly tidak lagi mencari alasan untuk absen,” ujar Muamil.”
Menurut Muamil, forum demokrasi harus dihidupkan agar kebijakan pembangunan berpihak pada rakyat bukan kepentingan tertentu. “Pemimpin yang baik itu mendengar masukan dari rakyat. Bukan menantang debat, lalu dirinya justru tidak berani hadir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketidakhadiran Sherly menjadi indikasi lemahnya basis data dokumen FS yang dibuat pemerintah. “Padahal untuk memperluas perspektif pembangunan daerah, dia seharusnya hadir. Karena FS itu sebenarnya hanya pepesan kosong yang tidak berbasis data kredibel,” pungkasnya.
Sekadar informasi, ditengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov Malut justru menetapkan langkah mengejutkan. Gubernur Sherly Tjoanda menggelontorkan Rp98 miliar dari APBD 2025 untuk proyek Jalan Trans Kie Raha, jalur yang membelah kawasan hutan di Pulau Halmahera.
Kebijakan ini menuai sorotan luas, lantaran jalur tersebut diduga akan terhubung dengan sejumlah konsesi tambang nikel milik keluarga Gubernur. Salah satunya, PT Karya Wijaya yang mengelola dua konsesi nikel, yakni di Pulau Gebe (500 hektare) dan Halmahera (1.145 hektare).(*)
