Halsel, infopulau.com – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melontarkan kritik tajam saat rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kebupaten Halmahera Selatan, di aula Kantor DPRD. Minggu, 09/06/25.
Pantawan infopulau.com di lokasi paripurna, kritikan pertama di sampaikan oleh Safri Talib, kepada pimpinan DPRD Halmahera Selatan, agar menempatkan parah pejuang pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan di posisi yang terhormat.
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, parah tokoh pemekaran seharusnya di tempatkan di tempat yang terhormat bukan berada di belakang dalam acara tersebut.
“Saya berharap kepada kita semua terutama pimpinan DPRD dan bupati Halmahera Selatan agar ini menjadi bahan evaluasi, dalam acara HUT Kabupaten, seharusnya para pejuang pemekaran di berikan tempat yang terhormat di depan, kita ini penikmat dari hasil pemekaran, seharusnya berada di belakang” ujar Safri
Kekesalan Safri, lantaran salah satu tokoh yang memperjuangkan pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan, Ramli Adam (Ambiu) duduk di belakang para tamu undangan.
Safri juga meminta kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba agar mengundang para pejuang pemekaran dan memposisikan mereka di tempat terhormat saat acara peringatan HUT ke-22 nanti.
Selain itu, kritikan pedas juga di sampaikan Masdar Mansur, terkait ketidaktersediaan listrik, buruknya pelayanan RSUD Labuha dan problem Desa.
Politisi PDIP itu mengatakan, usia Kabupaten Halmahera Selatan sudah 22 tahun, namun sampai saat ini di Kecamatan Gane Timur Selatan belum tersentuh dengan listrik.
Masdar juga meminta Bupati agar memperhatikan fasilitas dan pelayanan di RSUD Labuha, karena ada pasien yang mengeluh terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang terbatas.
Wakil ketua komisi III itu juga meminta Bassam Kasuba agar mengevaluasi kinerja di tingkat kecamatan dan Desa baik pelayanan publik maupun Pengelolaan Dana desa,
Sebelumnya anggota DPRD dapil III ini juga meminta Bassam Kasuba agar objektif dan tidak tebang pilih dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
Salah satunya dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, dimana selama dua tahun terakhir pekerjaan fisik yang mangkrak dan sejumlah program lainnya menghabiskan anggaran ratusan juta duga fiktif, namun tidak pernah di evaluasi pemerintah daerah. (Amat Edet)
