Halsel, infopulau.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Halmahera Selatan menyambangi Aula Kantor Bupati setempat, dimana saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Jumat, 20/06/2025.
Dari pantauan infopulau.com, sebelumnya massa aksi mendatangi kantor Polres dan kejari Halmahera Selatan menggunakan satu unit pick up di lengkapi salon sistem menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam kesempatan itu, massa aksi mendesak pihak reskrim polres Halmahera Selatan untuk menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi di kecamatan obi.
Selain itu, mereka juga meminta kepada pihak kepolisian dan kejari agar menyelidiki dugaan penyelewengan Dana BPNT oleh pendamping kecamatan obi dan dugaan pemalsuan tanda tangan yang di duga dilakukan oleh sekretaris RSUD Labuhan terkait dengan insentif sebanyak 121 tenaga kesehatan.
“Kami mendesak kepada Sat Reskrim Polres Halmahera Selatan, agar segera menuntaskan kasus pelecehan seksual sesama jenis di kecamatan obi, juga meminta agar segera melakukan penyelidikan atas dugaan kasus pemalsuan tandatangan yang diduga di lakukan Sekretaris DPRD terkait insentif sebanyak 121 tenaga kesehatan” ujar Sardi A. Hongi Selaku Kordinator Lapangan.
Usai menyampaikan tuntutan di depan kantor Polres dan kejari Halmahera Selatan, massa aksi menyambangi pelaksanaan musrembang dan menyampaikan sejumlah permasalahan, salah satunya mendesak bupati Bassam Kasuba agar mengevaluasi Kepala Desa Samo kecamatan Gane Barat Utara.
Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Alokasi Belanja (RAB) Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Tahun Anggaran 2024, terdapat pekerjaan pembangunan Jembatan penghubung dan jalan rabat beton yang menghabiskan anggaran sebesar 453 juta, namun mangkrak atau tidak dapat di selesaikan.
Selain itu terdapat program yang di duga fiktif di antaranya bantuan pendidikan siswa miskin sebesar 10 juta, insentif polisi desa Rp. 7 Juta, kegiatan Pemuda Rp. 41 juta, kegiatan kelembagaan PKK dan LPM Rp. 40 Juta, ketahanan pangan atau kelompok tani Rp. 53 Juta dan sosialisasi dan pelatihan stunting 26 juta.
Sementara untuk RAB Tahun Anggaran 2023, belanja kegiatan Pemuda sebesar Rp. 23 Juta, belanja baju PKK Rp. 16 Juta, pembuatan kebun percontohan Rp. 15 juta, belanja alat dan bibit holtikultura Rp. 35 juta, pelatihan aparatur dan KPM sebesar 25 juta, kegiatan seremoni desa Rp. 10 juta, operasional paud Rp. 10 juta dan belanja seragam dan insentif Poldes Rp. 8 juta diduga adalah kegiatan fiktif.
Selain itu di tahun 2023 juga, pekerjaan pembangunan tambatan perahu yang di anggarkan sebesar Rp. 452 juta Hinga sampai saat ini mangkrak dan baru di kerjakan pengecoran tiang.
Sebelumnya kepada awak media, sejumlah sumber juga mengaku penyaluran bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada masyarakat belum di salurkan secara keseluruhan, begitu juga insentif Kader posyandu, Guru TPQ dan badan syarah, baik di tahun 2023 maupun 2024.(Amat Edet)
