Infopulau.com — Harapan puluhan putra-putri Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Agraria STPN Yogyakarta melalui jalur kerja sama pemerintah daerah kini berubah menjadi tanda tanya.
Bagimana tidak, program yang digadang-gadang menjadi kesempatan bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu itu justru diterpa dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Pascasarjana (Formapas) Halmahera Tengah, Sufrin Ridja.
Menurut Sufrin, proses seleksi dilakukan secara manual dinilai kurang transparan sehingga berpotensi membuka ruang intervensi dari pihak tertentu.
Ia mengatakan, dari 13 peserta yang mengikuti seleksi, hanya lima orang yang dinyatakan lulus. Hasil tersebut kemudian memicu kecurigaan karena, menurut klaimnya, sebagian besar peserta yang lolos berasal dari wilayah asal Wakil Bupati Halmahera Tengah.
Sufrin juga menduga tiga di antaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan Wakil Bupati, sementara dua peserta lainnya disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran pejabat daerah.
Adapun lima peserta yang dinyatakan lulus, berdasarkan informasi yang diterima Sufrin, masing-masing berinisial IA (Banemo), MMZ (Weda), RS (Sagea), NH (Banemo), dan IAG (Weda).
“Kalau benar kesempatan pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan, lalu di mana ruang bagi anak petani, nelayan, buruh, dan masyarakat desa yang selama ini berharap mengubah masa depan melalui pendidikan?” Beber Sufrin.
Ia mendesak Pemkab Halmahera Tengah bersama Politeknik Agraria STPN segera membuka seluruh tahapan seleksi kepada publik. Menurutnya, transparansi merupakan satu-satunya cara untuk menghilangkan kecurigaan publik terhadap proses berlangsung.
Sufrin turut meminta agar seleksi dievaluasi secara menyeluruh. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, ia mendorong pelaksanaan seleksi ulang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau tes berbasis daring yang hasilnya dapat dipantau secara terbuka sehingga tidak membuka ruang bagi dugaan intervensi.
Program kerja sama pendidikan antara Pemkab Halmahera Tengah dan Politeknik Agraria STPN sejatinya menjadi jalan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanahan dan tata ruang. Sayangnya, munculnya dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi potensi mencederai kepercayaan publik apabila tidak dijelaskan secara terbuka.
Hingga berita ini dituturkan, Pemkab Halmahera Tengah dan panitia seleksi, maupun pihak Politeknik Agraria STPN masih dalam upaya konfirmasi wartawan guna memperoleh tanggapan resmi. (*)
