Infopulau.com — Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara (FPAKI-MALUT) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut), Rabu (9/9/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIT itu menyoroti dua persoalan utama, yakni proyek pengadaan kapal dengan nilai Rp5 miliar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halbar serta dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5 persen.
Korlap FPAKI-MALUT, Andhika Syahputra, mendesak Pidsus Kejati Malut segera memanggil dan memeriksa Kadis DKP Halbar Agustinus Maholle, PPK, serta kontraktor terkait proyek pengadaan Kasko 3 GT senilai lebih dari Rp5 miliar.
“Kami mendesak Pidsus Kejati Malut untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala DKP Halbar, PPK, serta kontraktor penyedia jasa,” Tegas Andhika dalam orasinya.
FPAKI-MALUT juga meminta Kapolda Maluku Utara memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut yang saat ini ditangani Satreskrim Polres Halmahera Barat.
Selain proyek kapal, massa aksi menyoroti sektor pendidikan. FPAKI-MALUT mendesak Polda Maluku Utara dan Kejati Maluku Utara mengusut dugaan pemotongan dana BOS sebesar 5 persen pada jenjang SD hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta, di lingkungan Dinas Pendidikan Halbar.
Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan periode anggaran 2025–2026.
FPAKI-MALUT meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri aliran anggaran dan pihak-pihak terlibat.
Massa menegaskan akan terus mengawal kedua persoalan tersebut hingga proses penanganannya memperoleh kejelasan hukum.(*)
