Infopulau.com — Komite Mahasiswa Pemerhati Pembangunan Maluku Utara–Jakarta, kembali menggelar Aksi Jilid II di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Aksi ini menjadi desakan terbuka agar aparat penegak hukum dan kementerian terkait segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek strategis sumber daya air di Maluku Utara.
Dalam pernyataan sikap, Koordinator Lapangan M.S. Faizal menegaskan bahwa, mahasiswa tak akan diam melihat indikasi praktik korupsi yang berpotensi menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.
“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa, Irwan Muhammad, dan Edi Sukirman selaku PPK pada proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura di Pulau Morotai. Jika ditemukan kerugian negara, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegas Faizal, Jumat (13/02/2026).
Mahasiswa juga menuntut Menteri PUPR segera mengevaluasi pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara yang diduga melakukan pembiaran, bahkan melindungi pejabat bermasalah.
Menurut Faizal, proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura wajib diaudit menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Sebab, proyek yang semestinya menopang kebutuhan air dan pertanian justru menyisakan tanda tanya besar.
Sorotan lain mengarah ke proyek Embung Pulau Hiri bernilai sekitar Rp13 miliar. Massa aksi meminta KPK menelusuri seluruh alur penggunaan anggaran, termasuk peran kontraktor dan pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin pembangunan di Maluku Utara berubah menjadi ladang kepentingan segelintir oknum. Jika ada praktik mafia proyek, bongkar sampai ke akar-akarnya,” seru Faizal.
Mahasiswa memperingatkan agar KPK tidak lambat dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan korupsi sektor infrastruktur. Khususnya, di wilayah timur Indonesia. Mereka menegaskan, pengawasan harus sama seriusnya dengan daerah lain.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa publik terus memantau. Jika dalam waktu dekat tak ada langkah konkret pemanggilan, pemeriksaan, atau evaluasi jabatan mahasiswa menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan skala lebih besar. (*)
