Infopulau.com — Disaat pemerintah pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus menekan kampus untuk melakukan efisiensi anggaran, kebijakan berbeda justru terlihat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Kamis (30/10/2025).
Pasalnya, Dekan FKIP Unkhair, Prof. Abdu Mas’ud, disebut memboyong sekitar 20 dosen melakukan perjalanan keluar daerah ke Riau dalam sebuah kegiatan yang hingga kini belum memiliki kejelasan public, baik dari sisi tujuan akademik, sumber pembiayaan, maupun urgensi kegiatan tersebut.
Langkah itu memicu tanda tanya besar di internal kampus. Di tengah situasi keuangan yang serba ketat, perjalanan dinas massal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi nasional dan menunjukkan minimnya kepekaan terhadap kondisi fiskal kampus.
Hal itu memantik sorotan dari Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, Sarjan H. Rivai. Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan terhadap anggaran pendidikan.
“Kami mendesak Rektor Universitas Khairun untuk segera memeriksa kebijakan tersebut. Jika benar ada penggunaan dana besar tanpa manfaat akademik yang jelas, maka itu bentuk pemborosan di tengah kebijakan efisiensi nasional,” tegas Sarjan,(30/10).
Sarjan juga menyoroti, bahwa kegiatan tersebut tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada mahasiswa maupun publik kampus. Hal itu, katanya, menimbulkan kesan bahwa agenda ke luar daerah itu lebih beraroma plesiran ketimbang kegiatan akademik.
Tak hanya dari kalangan mahasiswa, sejumlah dosen internal kampus juga turut menyayangkan kebijakan tersebut. Mereka menilai, langkah itu bertolak belakang dengan sejumlah edaran Kemenristekdikti yang menegaskan pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan luar kampus, terutama setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.
“Ketika kampus lain mati-matian berhemat, justru FKIP Unkhair tampak bermewah-mewahan,” ungkap salah satu dosen yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, kegiatan akademik internal seperti seminar mahasiswa dan penelitian kolaboratif sering terkendala anggaran, sementara dana untuk bepergian ke luar daerah justru mudah cair.
Dosen itu juga menyinggung kondisi pelayanan pendidikan di FKIP yang masih jauh dari ideal, mulai dari masalah listrik, air bersih, hingga jaringan internet. Namun, di sisi lain, anggaran besar justru digelontorkan untuk kegiatan yang tidak memiliki manfaat nyata bagi pengembangan kampus.
“Kalau sampai 20 dosen FKIP ikut kegiatan ke luar daerah, itu benar-benar tidak masuk akal. Keberangkatan dekan dan 20 dosen seharusnya mempertimbangkan kondisi keuangan kampus. Apalagi status Unkhair sudah BLU (Badan Layanan Umum), jadi penggunaan anggaran harus lebih selektif dan berdampak langsung pada mutu akademik,” ujarnya.
Sarjan menambahkan, transparansi penggunaan dana menjadi hal penting agar publik mengetahui besaran biaya perjalanan, sumber pembiayaan (apakah dari DIPA Unkhair atau kerja sama eksternal), hingga hasil konkret dari kegiatan di Riau.
“Jika perjalanan itu menggunakan dana negara, maka harus ada laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses public,” tandasnya.
Ia bahkan meminta Inspektorat dan Kemenristekdikti turun tangan untuk melakukan audit terhadap dugaan penggunaan dana yang dinilai tidak proporsional di lingkungan FKIP.
Sejumlah pihak internal Unkhair juga mendesak Rektor untuk mengevaluasi kebijakan Dekan FKIP. Mereka khawatir, tanpa pengawasan ketat, pola seperti ini akan membuka ruang penyalahgunaan anggaran dan menciptakan budaya hidup mewah di lingkungan akademik.
“Kampus bukan tempat untuk memamerkan kekuasaan jabatan, apalagi menggunakan dana fakultas sesuka hati. Harus ada kontrol,” tegas sumber internal kampus.
Hingga berita ini diterbitkan, Prof. Abdu Mas’ud masi dalam upaya konfirmasi wartawan, terkait kegiatan yang berlangsung di Riau. (*)
