Infopulau.com — Dugaan korupsi di sejumlah kabupaten/kota Maluku Utara kembali memantik sorotan publik. Beberapa pekan terakhir, aksi unjuk rasa terus digelar di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, menuntut agar kasus-kasus tersebut segera diusut tuntas.
Pekan lalu, teriakan “tuntaskan dugaan korupsi!” kembali terdengar dari Front Aksi Malut. Hari ini, Jumat (19/12/2025), gerakan demonstrasi juga digelar oleh Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES).
Sorotan utama adalah mandeknya pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), dengan alokasi dana Rp42,9 miliar dari DAK APBN 2024.
Tak sampai disitu, koordinator lapangan Front Aksi Malut, Asyadi, menegaskan, aksi unjuk rasa jilid II akan digelar dalam waktu dekat. Dengan target duduki ruang Kejati Malut hingga mendapat jawaban langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Sufari, S.H., M.Hum.
“Jika Kajati Malut tidak segera memeriksa pihak-pihak terkait dugaan korupsi, slogan ‘pemberantasan korupsi’ hanya akan menjadi pemanis telinga public,” tegas Asyadi.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan utama aksi antara lain:
* Dugaan penyimpangan anggaran proyek irigasi Morotai senilai Rp24,3 miliar yang diduga menyeret Kepala BWS M. Saleh Talib dan Kadis PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar.
* Dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp15 miliar oleh Kepala Desa Kawasi (2022–2025).
* Dugaan penyimpangan proyek jalan hotmix Desa Maidi senilai Rp7,3 miliar oleh Kadis PUPR Malut.
* Tindak lanjut putusan PN Ternate terkait pengadaan kapal MV Halsel Express 01 dengan tersangka H. Muhamad Kasuba.
Front Aksi Malut menegaskan akan terus mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas, mendesak Kejati Maluku Utara bertindak tegas demi penegakan hukum, keadilan, dan penghentian praktik korupsi uang rakyat. (*)
