Infopulau.com — Sekretaris Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslim Indonesia (GP PARMUSI), Hastomo Bakri SH, secara tegas meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mencopot Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nasir Koda, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Salmon, dari jabatannya.
Desakan ini muncul menyusul kegagalan keduanya dalam menertibkan sejumlah kafe yang beroperasi tanpa izin dan melanggar aturan daerah.
Hastomo menyoroti keberadaan Cafe Bungalow 3 milik pengusaha Tiong San yang hingga kini belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan berdiri di kawasan resapan air. Selain itu, beberapa kafe milik pengusaha tersebut juga diduga rutin melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait norma sosial.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena kafe-kafe tersebut diduga menjadi pusat peredaran minuman keras ilegal serta praktik prostitusi terselubung,” ujarnya, Selasa (30/9).
Ia menegaskan, pemerintah daerah sudah berulang kali menegur, namun tindakan tegas tak pernah dilakukan. “Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh pejabat terkait. Kalau pejabat hanya diam dan tidak mampu bertindak, itu sama saja pejabat mandul,” tegas Hastomo.
Menurutnya, kegagalan DPM-PTSP dan Satpol PP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban berpotensi merusak tatanan sosial, meningkatkan kriminalitas, hingga mengganggu ketertiban umum.
Karena itu, Hastomo mendesak Bupati Halsel segera mengambil langkah konkret. “Jangan sampai ketidakmampuan mereka menjadi panggung bagi praktik ilegal yang merugikan daerah,” tandasnya.
Selain itu, ia juga mengimbau Pemda memperketat pengawasan dan menegakkan Perda secara konsisten. “Pemberantasan kafe ilegal dan praktik sosial negatif harus menjadi prioritas Bupati demi menjaga keamanan, ketertiban, serta nilai-nilai budaya di Halmahera Selatan,” pungkasnya. (*)
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP), Nasir Koda dan Kasatpol PP Halsel, Salmon masi dalam upaya konfirmasi wartawan. (*)
