Infopulau.com — Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Halmahera Selatan (Halsel), Fadila Syahril, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan menyusul krisis Air bersih di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat.
Fadila menegaskan bahwa, kegiatan reses yang kerap dilakukan wakil rakyat Halmahera Selatan, khususnya dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Bacan, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, dan Kepulauan Botanglomang, jangan sampai hanya menjadi agenda formalitas atau sekadar seremoni tanpa dampak nyata bagi rakyat.
“Persoalan krusial yang hingga kini belum terselesaikan adalah krisis air bersih di Desa Tawabi. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap program pembangunan daerah,” Katanya, Rabu (25/02/2026).
Fadila mengatakan, krisis air bersih yang dialami warga Desa Tawabi merupakan fakta nyata bahwa fungsi DPRD, khususnya wakil rakyat dari dapil setempat, seolah kehilangan arah dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat.
“Pengawasan dan penyerapan aspirasi adalah kewajiban konstitusional DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta wajib menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan fungsi tersebut belum berjalan optimal,” kecam Fadila.
Ia mengingatkan agar DPRD tidak lebih fokus pada kepentingan lain, apalagi menjadikan pokok-pokok pikiran (Pokir) sebagai proyek untuk meraup keuntungan, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini, kata Fadila, menjadi indikator kuat bahwa keberpihakan terhadap kebutuhan dasar rakyat masih sangat lemah.
Oleh karena itu, IMM Halmahera Selatan mendesak DPRD agar segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pengawasan serius terhadap OPD terkait serta memastikan program penyediaan air bersih benar-benar direalisasikan.
Selain DPRD, Fadila juga menyoroti Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak sibuk dengan pencitraan semata, sementara desa-desa di wilayahnya justru menanggung beban krisis berkepanjangan.
“Masyarakat Desa Tawabi dan wilayah lainnya juga merupakan warga Halmahera Selatan yang berhak atas pelayanan dasar yang layak. Setiap kebijakan pemerintah daerah, harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kapal rusak,” Pungkasnya.
Sekadar informasi, anggota DPRD Dapil I saat ini tercatat yakni Franseska Tandean dari Partai NasDem, M. Junaidi Abusama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Salma Samad dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sagaf Hi Taha dari Partai Golongan Karya (Golkar), Ruslan Mochtar dari Partai Gerindra, Alfitrah Hi Rustam dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Irawan Adam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). (*)
