Oleh: Aswir Hadi, SE., M.Si, (Dosen Senior FEB – Unkhair)
Infopulau.com — Universitas Khairun Ternate, merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di Maluku Utara dengan usia 64 tahun, seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan SDM unggul, (01/11/2025).
Sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU), Unkhair memiliki fleksibilitas anggaran dan kewenangan pengelolaan aset untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ironisnya, fleksibilitas itu justru disia-siakan oleh pimpinan FKIP yang lebih mementingkan gengsi daripada pelayanan akademik.
Fakta mencengangkan paling mencolok adalah kebijakan Dekan FKIP, Prof. Abdu Mas’ud, yang memboyong sekitar 20 dosen ke Pekanbaru untuk Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOM) FKIP, sebuah kegiatan yang hanya seremonial dan tidak memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa atau kampus.
Sementara itu, mahasiswa dan dosen masih menghadapi kenyataan pahit: listrik tidak stabil, air bersih terbatas, jaringan internet parah, dan fasilitas pengajaran jauh dari standar layak.
Alih-alih mengutamakan perbaikan sarana yang krusial, pimpinan FKIP membuang anggaran untuk perjalanan yang tidak ada dampaknya bagi pengembangan pendidikan.
Kebijakan ini bukan sekadar salah langkah manajerial; ini adalah pemborosan anggaran yang mengorbankan pelayanan publik, merusak demokrasi kampus, dan mengikis kepercayaan mahasiswa dan dosen.
Dekan FKIP, sebagai pimpinan fakultas terbesar dengan jumlah mahasiswa terbanyak, seharusnya menjadi teladan inovasi dan efisiensi, bukan simbol ketidakpekaan dan pemborosan.
Jika pola kepemimpinan seperti ini berlanjut, Unkhair tidak hanya akan tertinggal dari perguruan tinggi lain, tetapi juga kehilangan legitimasi sebagai institusi yang seharusnya membentuk SDM berkualitas.
Sebuah universitas tidak dinilai dari usia atau status BLU-nya, tapi dari seberapa serius pimpinan menempatkan kebutuhan sivitas akademika sebagai prioritas utama.
Catatan hitam ini adalah peringatan keras: visi besar kampus tidak akan tercapai jika pimpinan masih mengutamakan gengsi, silaturahmi seremonial, dan formalitas ketimbang kebutuhan nyata mahasiswa dan dosen.
Manajemen kampus yang baik bukan hanya soal fleksibilitas anggaran, tetapi tentang kebijakan yang berpihak pada kepentingan sivitas akademika dan pembangunan pendidikan. (*)
