Infopulau.com — Operasi PT Feni Haltim, proyek industri baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat.
Pasalnya, perusahaan terafiliasi dengan proyek hilirisasi nikel PT Aneka Tambang Tbk bersama Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal China itu diduga belum maksimal menangani dampak lingkungan akibat aktivitas industrinya.
Sorotan muncul setelah pesisir Buli dan Mabapura hingga merambah kawasan wisata Koropon berubah warna menjadi cokelat keemasan sejak 3 Mei 2026. Perubahan warna laut tersebut diduga akibat sedimentasi lumpur aktivitas PT Feni Haltim.
Upaya penanganan di lakukan perusahaan juga menuai perhatian warga. Material lumpur berhamburan di kawasan pesisir dan laut tampak hanya di kumpulkan menggunakan sekop dan karung.
Kondisi tersebut memicu perhatian sejumlah organisasi kepemudaan di Halmahera Timur, mulai dari Pemuda Pancasila, SEOPMI, hingga Himpunan Pemuda Mahasiswa Maba (HPMM).
Mereka menilai penanganan pencemaran lingkungan oleh perusahaan perlu lebih serius agar tidak berdampak terhadap lingkungan pesisir maupun masyarakat sekitar lingkar tambang.
Kabid Hukum dan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Haltim, Arfandi Latif, mengatakan pihaknya kini tengah melakukan konsolidasi bersama sejumlah organisasi kepemudaan terkait pencemaran tersebut.
“Tampaknya pemerintah lebih sibuk menjalankan kepentingan perusahaan. Investor mencemari lingkungan pesisir dan merusak ruang hidup masyarakat, tapi pemerintah hanya diam dan menjadi penonton,” ujar Arfandi, Minggu (10/05).
Menurutnya, status Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh mengabaikan keselamatan lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir.
“Jangan karena ini proyek besar lalu masyarakat jadi korban. Laut tercemar, pesisir rusak, sementara warga yang menanggung dampaknya,” katanya.
Sekedar informasi, PT Feni saat ini tengah mengembangkan kawasan industri baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, meliputi pembangunan smelter pirometalurgi, fasilitas hidrometalurgi (HPAL), hingga pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik.
Arfandi menegaskan, apabila perusahaan maupun pemerintah tidak segera mengambil langkah penanganan memadai, maka aksi boikot akan di lakukan oleh sejumlah elemen masyarakat.
“Kami bersama Pemuda Pancasila, SEOPMI, HPMM Haltim, dan elemen masyarakat lainnya siap memboikot aktivitas PT Feni Haltim jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan dan penanganannya tidak serius,” tandasnya. (*)
