Infopulau.com — Anjloknya harga tomat di tingkat petani kembali memunculkan persoalan tata kelola pasar daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.
Ditengah melimpahnya hasil panen petani lokal, masuknya pasokan tomat dari luar daerah dinilai perlu dikaji dari sisi keseimbangan pasar, distribusi, dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.
Hal ini disampaikan Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan analisis pasar secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan distribusi komoditas hortikultura.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi harus turun langsung melihat kondisi pasar dan mendengar aspirasi petani, pedagang, serta konsumen agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil.
“Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan para petani. Setiap kebijakan harus didasarkan pada kondisi pasar di lapangan agar tidak merugikan petani lokal maupun masyarakat sebagai konsumen,” Ujarnya.
Kasim menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi daerah, stabilitas pasar tidak hanya diukur dari ketersediaan barang, tetapi juga dari kemampuan petani memperoleh harga yang layak, pedagang menjalankan usaha secara sehat, dan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi komoditas, termasuk mengkaji volume pasokan dari luar daerah, kebutuhan pasar lokal, serta kapasitas produksi petani setempat.
Menurutnya, analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah kelebihan pasokan telah memengaruhi mekanisme harga di pasar dan berdampak pada pendapatan petani.
“Pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai rantai pasok, keseimbangan antara produksi dan permintaan, serta pola distribusi komoditas. Dengan begitu, setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan gejolak baru dalam perekonomian daerah,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi kebijakan pasar harus dilakukan secara berkala agar pemerintah mampu mengantisipasi fluktuasi harga, bukan hanya bertindak setelah muncul keluhan masyarakat.
“Analisis dampak ekonomi perlu dilakukan sebelum kebijakan diterapkan sehingga dapat diketahui konsekuensinya terhadap petani, pedagang, stabilitas pasar, dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Kasim menilai penguatan tata kelola pasar daerah merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal.
“Distribusi yang tepat akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan petani, kelancaran perdagangan, dan stabilitas harga,”Tandas Kasim. (*)
