Infopulau.com — Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, mengapresiasi langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam mendorong pembangunan Trans Kie Raha sebagai strategi penguatan konektivitas wilayah di Pulau Halmahera.
Apresiasi tersebut disampaikan Anjas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku Utara, Kamis (15/01/2026) di Ternate.
Anjas menegaskan, Trans Kie Raha merupakan episentrum pembangunan Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara. Infrastruktur jalan ini dinilai strategis untuk membuka keterisolasian tiga teluk utama, yakni Teluk Kao, Teluk Weda, dan Teluk Buli.
Ia mencontohkan ruas Trans Ekor Kobe yang menghubungkan Teluk Kao dan Teluk Weda, serta jalur Maba–Sagea yang mampu mengatasi hambatan geografis antara Teluk Buli dan Teluk Weda.
Menurutnya, konektivitas darat tersebut penting untuk memperkuat integrasi transportasi darat dan laut di Pulau Halmahera.
Anjas mendorong agar pembangunan Trans Halmahera terus ditingkatkan karena infrastruktur menjadi kunci dalam memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata antarwilayah.
Meski demikian, Anjas menyampaikan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan Rakerda. Ia menilai forum tersebut belum menyajikan secara komprehensif persoalan mendasar Maluku Utara, seperti panjangnya span of control, daerah terisolasi, kemiskinan struktural, dan disparitas harga kebutuhan pokok yang masih terjadi sejak 24 tahun Maluku Utara menjadi daerah otonom.
Menurutnya, Tim Daerah Provinsi perlu menyusun peta masalah dan tantangan pembangunan secara utuh agar kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan provinsi.
Ia juga berharap rapat evaluasi pembangunan ke depan mampu menghadirkan grand design pembangunan Maluku Utara, sehingga program daerah dapat diselaraskan dengan visi provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Anjas menyoroti kontribusi sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sekitar 3,9 persen. Ia menilai angka tersebut perlu dipisahkan dari sektor tambang karena tidak menyerap tenaga kerja secara luas dan justru memunculkan berbagai persoalan turunan.
Anjas bahkan menyebut sektor tambang di sejumlah wilayah, termasuk Buli, lebih menyerupai “kutukan” dibanding anugerah. Program CSR perusahaan tambang dinilai belum berjalan optimal, sementara masyarakat sekitar masih menghadapi kemiskinan, stunting, serta persoalan kesehatan.
Ia turut menyoroti kenaikan harga ikan hingga Rp40.000 per kilogram, yang dipicu prioritas distribusi ke kawasan industri tambang, sehingga masyarakat non-tambang kesulitan memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Sebagai penutup, Anjas mendorong agar APBD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp3,9–4 triliun dapat lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di kabupaten/kota, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan.(*)
